Berita Terkini

Sandiaga Uno Mengunjungi Pasar Tradisional Tertua dan Terbesar di Manado Hari kedua kunjungan di Sulawesi Utara (Sulut), Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno mengunjungi pasar tradisional tertua dan terbesar yakni Pasar Bersehati Manado, Selasa pagi. Para pengunjung dan pedagang tampak antusias menanti kedatangan mantan Wakil Gubernur Jakarta itu. Sandi mengaku senang karena sejak pagi hari ratusan simpatisan sudah berkumpul di pasar yang dihuni 176 kios, 1.171 los dan pendapatan parkir tinggi sebesar Rp30 juta per hari itu. “Ini denyut ekonomi rakyat. Saya ingin ke depan harga-harga di sini stabil, lapangan kerja terbuka apalagi sekarang susah cari kerja, semua pada mahal dan saya ingin memastikan pendapatan masyarakat tidak tergerus di tengah naiknya harga-harga kebutuhan pokok,” ujarnya di hadapan ratusan pedagang dan simpatisan, Selasa (6/11/2018). Ke depannya kata dia, semua masyarakat disejahterakan dan tidak ingin pembangunan hany

KPK Mendalami Kasus Suap Bupati Lampung Selatan dan Akan Memanggil Anggota PAN Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bakal memanggil anggota ataupun pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) yang diduga bertanggung jawab atas kegiatan partai yang menggunakan dana hasil suap sejumlah proyek yang dilakukan oleh Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH). “Jadi kalau seandainya penyidik membutuhkan informasi baru, ya pasti akan panggil orang-orangnya yang dianggap bertanggung jawab,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/11/2018). Laode menjelaskan, KPK akan memperhatikan berbagai fakta yang ada termasuk yang diungkap di persidangan. Di mana disebutkan dalam persidangan bahwa uang hasil suap ZH digunakan dalam beberapa kegiatan PAN di Lampung Selatan. “Dan informasi yang terungkap dari pengadilan itu sedang kita telusuri dan kita lihat signifikansi dari kejadian-kejadian itu. Tetapi untuk sementara kita masih berlaku dan memperhatikan juga ket

Billy Diberi 29 Pertanyaan dan Menyebut Tidak Mengenal Aparat Pemda Bekasi Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro yang menjadi tersangka kasus suap perizinan Meikarta mengakui dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik KPK mengenai pertemuannya dengan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. “Ada 29 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, beberapa di antaranya yang penting. Seperti yang media tanya ke saya saat terakhir kali saya lewat di sini, bagaimana mengenai pertemuan dengan ibu Bupati,” ujar Billy seusai jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin (5/11/2018) malam. Kemudian dirinya pun ditanyai pertemuan saksi yang hadir hari ini yakni Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Hartono, Kabag Hukum Pemkab Bekasi Alex Satudy, dan PNS DPM PTSP Pemkab Bekasi, Kasimin. Dia pun mengaku tak mengenal dua saksi Alex dan Kasimin “Saya bilang, di Pemda Bekasi saya kenal ibu baru ketemu dua kali yang saya jelaskan tadi pendek-pendek. Tapi jajaran aparat Pemda s

Sumatera Barat Ekspo 2018 Ajang Promosi Potensi Daerah Penyelenggaraan Ajang Sumatera Barat Ekspo 2018 akan digelar pada tanggal 15 -18 Nopember 2018 di Lapangan Karebosi Makasar Sulawesi Selatan. Sumbar Ekspo diharapkan menjadi ajang promosi potensi daerah, memberi dampak pada kegiatan kemajuan pembangunan di daerah. Ada berbagai acara yang akan digelar mulai dari pameran hasil ukm, jua dengan acara seminar dan forum kerjasama dengan berbagai pihak nantinya. Hal ini disampaikan Kepala Biro Ekonomi Irsyad, SE.MSi dalam rapat ceking terakhir kesiapan penyelenggaraan Sumbar Ekspo 2018 dengan berbagai OPD dan Pemkab/ko se Sumatera Barat, di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (5/11/2018). Irsyad juga menambahkan, setiap OPD dan pemkab/ko yang telah memiliki perencana program kerja lainnya agar mematangkan penyelenggaraan dengan masing-masing OPD kegiatan, seperti pameran ekspo dengan Badan Penghubung, Forum Kerjasama dan Rantau bersama Biro Kerjasama Ranta dan pertemu

Kementerian Dalam Negeri Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian Menuju Informatif 2018 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pertama kalinya mendapatkan penghargaan dalam kategori Badan Publik Kementerian Kualifikasi Menuju Informatif. Penghargaan ini dianugerahkan Komisi Informasi Pusat Gede Narayana kepada Mendagri Tjahjo Kumolo dengan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Bapak M Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jalan Kebon Sirih No 14 Gambir Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018). Tjahjo mengungkapkan apresiasi atas penghargaan yang diraih Kemendagri ini baru pertama kalinya diraih sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9. “Dengan capaian penghargaan yang diraih Kemendagri menunjukan bahwa jajaran Kemendagri telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Semoga kedepannya, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Pubik menjadi lebih berkualitas,” ungkapnya, Senin

Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Divonis 5,5 Tahun dan Dicabut Hak Politik 2 Tahun Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) dari Fraksi PDIP J Natalis Sinaga dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. “Mengadili, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Natalis Sinaga dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan,” tegas hakim Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan, Senin (5/11/2018). Selain itu, majelis menjatuhkan pidana tambahan kepada Natalis dan Rusliyanto berupa pencabutan hak politik selama 2 tahun. Putusan Rusliyanto lebih dulu dibacakan dari pada putusan Natalis. Majelis hakim yang diketuai Ni Made Sudani dengan anggota Rustiono, Muchammad Arifin, Ugo, dan Jult Mandapot Lumban Gaol menilai, J Natalis Sinaga dan Rusliyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak p

HT: Untuk Mensejahterakan Bangsa Perlu Kerja Keras Besarkan Partai dan Harus Konsisten Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) meminta seluruh calon anggota legisltatif (Caleg) dan kader Perindo untuk bekerja keras guna mendapatkan suara sebanyak-banyaknya pada pemilihan umum (pemilu) 2019. Permintaan ini bukan tanpa alasan, sebab dengan mendapat suara yang banyak, bukan hanya akan menjadikan Perindo menjadi partai yang besar, namun juga akan dapat mempengaruhi dan mewarnai pemerintah. Baik dalam hal kebijakan, rumusan anggaran dan pengawasan. “Jadi ini yang menjadi acuan kita, sehingga bisa mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju dan modern,” kata HT saat memberikan pembekalan kepada seluruh calon anggota legislatif (Caleg) se-DIY, baik yang maju di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat di kantor DPW Perindo DIY Jalan Ipda Tut Harsono, Timoho, Yogyakarta, Senin (5/11/2018). Selain itu dengan menjadi partai yang besar, juga bisa

Peningkatan Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Dipercepat oleh Kemendagri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Tjahjo Kumolo untuk pertama kalinya mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik Kementerian Menuju Informartif. Penghargaan tersebut langsung dianugerahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat kepada Tjahjo Kumolo yang hadir untuk menerima penghargaan secara langsung di Istana Wakil Presiden, Senin (5/11/2018). Capaian yang diraih Kemendagri ini diapresiasi positif oleh banyak pihak salah satunya Anggota Komisioner KIP Ibu Aditya. Dia secara khusus memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kemendagri yang secara cepat mampu meningkatkan kinerja informasi publik. Apresiasi tersebut tidak berlebihan dengan apa yang telah dilakukan Kemendagri, yaitu memasukkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari program reformasi birokrasi Kemendagri, tentu patut diapresiasi dan diterapkan oleh pihak terkait lainnya. Apalagi keterbukaan informasi merupakan salah s

Karena Menghalangi Penyidikan e-KTP, Dokter Vonis Bimanesh Diperberat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis pidana penjara terhadap terdakwa dokter Bimanesh Sutarjo. Hal tersebut tertuang dalam surat putusan tingkat banding nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI atas nama dokter Bimanesh Sutarjo. Perkara atas nama Bimanesh tersebut ditangani majelis hakim banding yang diketuai Ester Siregar dengan anggota I Nyoman Sutarna, James Butar Butar, Anthon R Saragih, dan Jeldi Ramadhan. Putusan banding atas nama Bimanesh dibacakan pada Kamis (25/10/2018). Majelis hakim banding menilai, dokter Bimanesh Sutarjo selaku dokter spesialis dokter spesialis ‎Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH) saat itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik menghalangi penyidikan. Majelis meyakini Bimanesh bersama terdakwa ‎advokat sekaligus pendiri dan Managing Patners kantor hukum Yunadi

Demo yang Berkelanjutan dan Berjilid-jilid Dicurigai Telah Memiliki Kepentingan Politik Gerakan aksi 212 dan aksi bela tauhid hingga #2019GantiPresiden dicurigai memiliki kepentingan politik. Gerakan ini memiliki pola yang sama dan dilakukan oleh pihak yang sama sehingga patut dicurigai memiliki kepentingan politik. Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) yaki Nasyirul Falah Amru mengatakan bahwa sejumlah demo berjilid-jilid itu dinilai tidak mengusung etika politik yang baik. Alasannya mereka menggunakan agama sebagai kedok untuk meraih kekuasaan. “Jadi agama menjadi landasan moral, etika, dan tuntunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur. Bukan sebaliknya menjadi alat kekuasaan politik,” katanya dalam siaran persnya, Senin (5/11/2018). Ia mengaku miris melihat organisasi masyarakat yang sudah dibubarkan pemerintah, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih bebas beraktivitas. Hizbut Tahrir juga sudah menjadi ormas terlarang di banyak negara lain